Kepala


Nama Jabatan :

CAMAT

1. Ringkasan Tugas :

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan   urusan   pemerintahan   di  tingkat  kecamatan  yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

 

2. Uraian Tugas :

1)    merumuskan  Rencana  Strategis  Kecamatan  berdasarkan  Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan     Jangka   Panjang/Jangka   Menengah   sebagai pedoman tugas;

2)    mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis umtuk pengendalian pelaksanaan tugas;

3)    mengendalikan   seluruh   pelaksanaan   program   di   tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;

4)    mengarahkan   pelaksanaan   tugas   dan   fungsi   di   tingkat kecamatan  sesuai  dengan  kebijakan  dan  sasaran  strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;

5)    membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan  memfasilitasi  pengembangan  pegawai  sesuai  dengan

 

tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;

6)    merumuskan  kebijakan  teknis  kesekretariatan  dan  kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan         masyarakat  desa  dan/atau  kelurahan  serta melaksanakan          tugas  yang  dilimpahkan  oleh  Bupati  untuk melaksanakan           sebagian  urusan  pemerintahan  daerah  yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan                  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  guna menjamin  terwujudnya     pelaksanaan     tugas     dan     atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;

7)    mengarahkan  dan  membimbing  pelaksanaan  program  kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,       dan    pemberdayaan    masyarakat    desa    dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang    menjadi    kewenangan    daerah    dan    untuk melaksanakan tugas pembantuan, yang meliputi :

  1. a) penyelenggara urusan   pemerintahan   umum  di  tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang      mengatur      pelaksanaan      urusan pemerintahan umum, meliputi:

(1)   pembinaan   wawasan   kebangsaan   dan   ketahanan nasional                dalam  rangka  memantapkan  pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2)   pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

 

(3)   pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan  stabilitas  kemanan  lokal,  regional, dan nasional;

(4)   penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)   koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah                 kabupaten/kota untuk menyelesaikan

 

permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6)   pengembangan   kehidupan   demokrasi   berdasarkan Pancasila; dan

(7)   pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah      dan      tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

  1. b) koordinator Kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: (1) partisipasi   masyarakat   dalam   forum   musyawarah

perencanaan  pembangunan  di  desa  dan/atau kelurahan dan kecamatan;

(2)   sinkronisasi      program      kerja      dan      Kegiatan pemberdayaan    masyarakat   yang   dilakukan   oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

(3)   efektivitas   Kegiatan   pemberdayaan   masyarakat   di wilayah kecamatan; dan

(4)   pelaporan      pelaksanaan      tugas      pemberdayaan masyarakat                   di   wilayah   kerja   kecamatan   kepada bupati/wali kota;

  1. c) koordinator  upaya   penyelenggaraan   ketenteraman   dan ketertiban umum, meliputi:

(1)   sinergitas    dengan    Kepolisian    Negara    Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

(2)   harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

(3)   pelaporan pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan

 

Ketertiban Umum kepada bupati/wali kota;

 

  1. d) koordinator penerapan  dan  penegakan  peraturan  daerah dan peraturan bupati, meliputi:

(1)   sinergitas dengan  perangkat  daerah  yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;

 

(2)   pelaporan   pelaksanaan   penerapan   dan   penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;

  1. e) koordinator pemeliharaan  dan  sarana  pelayanan  umum, meliputi:

(1)   sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

(2)   pelaksanaan  pemeliharaan  prasarana   dan  fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

(3)   pelaporan  pelaksanaan  pemeliharaan  prasarana  dan fasilitas  pelayanan   umum   di   wilayah   kecamatan kepada bupati/wali kota;

  1. f) koordinator penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

(1)   sinergitas   perencanaan   dan   pelaksanaan   Kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

(2)   efektivitas penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

(3)   pelaporan penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;

  1. g) pembinaan  dan   pengawasan   penyelenggaraan   Kegiatan desa/kelurahan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  2. h) pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang   tidak   dilaksanakan   oleh   unit   kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:

(1)   perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

(2)   fasilitasi  percepatan  pencapaian  standar  pelayanan minimal di wilayahnya;

(3)   efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

(4)   pelaporan  pelaksanaan  Kegiatan  pelayanan  kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;

sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  guna  memperlancar pelaksanaan tugas;

8)    melaksanakan      pembinaan      dan      supervisi      kebijakan kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,       dan    pemberdayaan    masyarakat    desa    dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang    menjadi    kewenangan    daerah    dan    untuk melaksanakan   tugas     pembantuan     mengesahkan     dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, dan pelaksanaan penyelenggaran  tingkat  kecamatan  yang menjadi kewenangan daerah               dan   tugas   pembantuan   yang   diberikan   kepada kabupaten               sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku   guna menjamin pelaksanaan tugas;

9)    mengevaluasi   pelaksanaan   program   di   tingkat   kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;

10) melaporkan pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kecamatan;

11)  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.